Ahmad Dhani bebas dari LP Cipinang atas masalah kicauan di twitter ‘siapa saja yang junjung penista agama yaitu bajingan yang sebaiknya diludahi mukanya’. Sekarang, pentolan Dewa 19 itu mesti persiapan menekuni hukuman ke dua, yaitu pengakuan ‘idiot’ pada satu organisasi masyarakat.

“Benar, Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani sudah bebas di hari ini. Dhani Ahmad dibebaskan sebab sudah habis menekuni jaman pidana pertamanya sepanjang 1 tahun dengan Ketentuan livescore MA No 2048K/PID. Sus/2019 tanggal 28 Januari 2019 serta dapatkan remisi biasa susulan 2019 sebesar 1 bulan, ” kata Kabag Humas serta Protokol Ditjenpas Ade Kusmanto pada wartawan, Senin (30/12/2019).

Ajaran kedengkian yang disebut merupakan 3 cuitan di account Twitter Ahmad Dhani, @AHMADDHANIPRAST. Cuitan ini diangkat admin Twitter Ahmad Dhani, Bimo.

Putra Makhota Raja Salman Tetap Teruskan Investasi Meskipun Ada Konflik di China

Kicauan pertama diangkat oleh account Twitter @AHMADDHANIPRAST pada 7 Februari 2017.

Yg menistakan Agama si Ahok. . . yg di adili KH Ma’ruf Amin. . . ADP

Kicauan ke dua diangkat pada 6 Maret 2017.

Siapapun yg junjung Penista Agama yaitu Bajingan yg butuh di ludahi mukanya – ADP

Sesaat kicauan ke dua diangkat pada 7 Maret 2017.

Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur. . . kalian WARAS? ? ? – ADP

Kicauan di atas dikatakan melanggar UU ITE serta Dhani dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Tetapi baru keluar, Dhani mesti persiapan menekuni pemidanaan ke dua. Ialah masalah umpatan ‘idiot’ pada salah seseorang organisasi masyarakat sewaktu Dhani ada di Surabaya. Dalam masalah ke dua itu, Dhani cuma dikenai hukuman uji coba.

“Sesaat pidana keduanya dapat ditempuh mulai 30 Desember 2019 s/d 29 Juni 2020 sepanjang 6 bulan pidana uji coba yang dapat dipantau kejari Surabaya, ” papar Ade.

Menyimpan hukuman uji coba, Dhani tak dapat lakukan perbuatan sekehendak hatinya. Lantaran, bila mengerjakan tindakan pidana sepanjang 6 bulan ke depan, Dhani dapat langsung dikurung sepanjang 3 bulan penjara tiada membutuhkan sidang . Belum pula ditambah masalah pidana baru itu.